Anton Apriyantono

Ditulis oleh Webmaster

Tanda-tanda kebangkitan sektor pertanian terus menggeliat. Tatkala  krisis keuangan global datang mencekam — di tengah beratnya tekanan ekonomi akibat  krisis BBM yang belum sepenuhnya pulih– secercah harapan kembali datang dari sektor pertanian. Berdasarkan data angka ramalan (ARAM) III BPS, produksi padi nasional 2008 diperkirakan mencapai 60,28 juta ton GKG atau naik 5,46% dibanding produksi 2007.  Produksi jagung mencapai 15,86 juta ton (naik 19,36%); produksi kedelai 761,21 robu ton (naik 28,47%).

‘’Alhamdulillah. Ini hadiah terbesar dari petani Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah produksi padi kita naik 5% berturut-turut dalam dua tahun terakhir,’’ ungkap Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada petani, penyuluh, pemerintah daerah dan aparat pertanian.

 Seiring dengan meningkatnya produksi komoditas pangan utama, ekspor produk pertanian pun melesat sangat mengesankan. Data BPS terbaru menunjukkan, selama periode Januari-September 2008, ekspor pertanian meningkat 42.64% dibanding periode yang sama tahun 2007.

 ‘’Semoga peningkatan produksi dan kinerja ekspor tersebut bisa membuat bangsa ini lebih optimis menatap masa depan dan para petani bisa lebih sejahtera,’’ harap Mentan Anton Apriyantono.   

Bangkit Petaniku, Bangkit Bangsaku!

Petani Sejahtera, Bangsa Berjaya!

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Arifin Asydhad - detikNews

Anton di Copacabana (foto: Arifin A/detikcom)

Copacabana - Di tengah hembusan angin dan suara deburan ombak di tepi pantai Copacabana, Rio De Janeiro, Brazil, seseorang berwajah Indonesia menyembul di kumpulan pedagang kaki lima. Dia bukan orang biasa, dia seorang menteri. Saat itu pukul 00.30 waktu Copacabana, Kamis (20/11/2008), setengah jam sebelum pasar kaki lima itu tutup.

Mengenakan topi bertuliskan ‘Brazil’, sang Menteri Pertanian bernama Anton Apriyantono mengunjungi sejumlah lapak. “Saya ingin mencari sandal dan alat potong kuku,” kata Anton saat dihampiri wartawan detikcom Arifin Asydhad.

Anton Apriyantono saat itu sudah membawa satu plastik kresek berisikan beberapa barang yang dibelinya, termasuk kaos Timnas Brazil. “Pagi nanti mau dipakai untuk jogging,” kata dia yang berbelanja seorang diri pada saat dini hari itu.

Kok belinya di emperan Pak, yang murah-murah? “Saya dari dulu suka seperti ini, tidak suka yang mahal-mahal. Saya sudah biasa membeli barang di kaki lima,” ujar pria berusia 50 tahun itu.

Pria bergelar doktor dari salah satu universitas di Inggris ini tampak serius mencari sandal dan potong kuku. “Dua barang ini yang belum saya dapat. Saya selalu bawa alat potong kuku, tapi saya taruh di koper. Koper kan nggak diturunkan dari pesawat soalnya,” ujar alumnus IPB itu yang menginap bersama Presiden SBY di Hotel Marriott, Copacabana.

Setelah muter-muter, akhirnya Pak Menteri menemukan lapak sandal jepit. Dia mencari sandal nomor 41-42. Dia pilih warna kuning, warna Brazil. “How much?” kata Pak Menteri. Sang penjual yang seorang perempuan Brazil menjawab 14 Real (sekitar Rp 70.000).

Harga barang-barang di Copacabana memang jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Sandal jepit di Indonesia bisa didapatkan hanya Rp 15 ribu. Tanpa ada proses tawar menawar, Pak Menteri langsung mengeluarkan uang Real dari dalam dompetnya.

“Kenapa nggak ditawar? Kalau ditawar bisa dapat 10 Real,” tanya detikcom. Pak Menteri yang terlihat gampangan ini lalu berujar, “Saya nggak mau lama-lama, biarkan saja.” “Ini nanti pagi juga akan saya pakai untuk jogging,” imbuh dia.

Setelah mendapat sandal, Pak Menteri berputar lagi ke lapak-lapak lain mencari alat potong kuku. Namun, barang itu tak didapatkannya, tidak ada pedagang kaki lima yang menjual alat penting bagi Pak Menteri itu.

Sekitar pukul 01.00, para pedagang kaki lima di pinggiran Pantai Cobacabana pun menutup lapak-lapaknya. detikcom menawari Anton naik mobil untuk pulang menuju Hotel Marriot. Namun, dia menolak. Dia lebih memilih berjalan kaki. Jarak hotel Marriott menuju pasar kaki lima itu sekitar 700 meter.

“Kita jalan kaki saja. Saya terbiasa jalan kaki. Sambil kita nanti mampir ke warung-warung itu sambil minum kopi,” ajak Pak Menteri sambil menunjuk warung-warung minuman di dekat pantai.

Setelah berjalan kaki sekitar 650 meter, Pak Menteri yang direkomendasikan PKS ini singgah lagi di warung minuman sederhana itu. Namun, pedagang minuman tidak menjual kopi. Yang dijual adalah berbagai jenis minuman bir, soft drink, dan kelapa muda. Tentu, sudah bisa diduga, kelapa muda jadi pilihan Pak Menteri.

Di pinggir pantai yang berpasir putih dan dengan suara deburan ombak yang indah, Pak Menteri menyeruput air kelapa muda tanpa gula. Dia yang berjaket hitam itu berbincang hingga pukul 02.00 waktu setempat, karena hujan mulai turun. Pak Menteri kembali ke hotel, istirahat untuk selanjutnya mempersiapkan pertemuan dengan para pengusaha pertanian dan pangan pada pagi harinya.(asy/nrl)

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

JAKARTA - Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyakini Indonesia segera menjadi net-eksportir jagung dengan cara meningkatkan produktivitas pada lahan yang ada saat ini. “Sekarang produktivitasnya baru 3,7 ton per hektar pada luas panen 3,6 juta hektar. Kalau produktivitasnya meningkat saja antara 4-5 ton per hektar, maka Indonesia siap jadi net-eksportir,” ujar Mentan Anton Apriyantono saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Peranan Jagung dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jakarta, Rabu (28/5).

Menurut Mentan, peningkatan produksi jagung sangat terkait dengan benih. Hingga kini baru 40 % benih yang digunakan adalah hibrida yang peningkatan produksinya sangat memadai. Bila seluruh benih komposit tergantikan dengan hibrida, maka kenaikan produksi akan terjadi dan pada akhirnya kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi secara keseluruhan dan terdapat kelebihan yang bisa digunakan untuk ekspor.

“Tahun ini, kita targetkan adanya kenaikan produksi hingga 20% sehingga total produksi kita 15,9-16,5 juta ton. Jumlah ini meningkat jauh dari tahun lalu yang 13,26 juta ton. Peningkatan produksi tersebut dengan peningkatan produktivitas 4-4,2 ton per hektar,” ujar Mentan.

Dengan asumsi capaian produksi tersebut tercapai, maka Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai net-eksportir mengingat kebutuhan dalam negeri, terutama industri pakan ternak yang hanya mencapai 8,13 juta ton. Dengan demikian, terdapat kelebihan kebutuhan yang mencapai 7,5-8,5 juta ton. Bila kelebihan tersebut diserap untuk kebutuhan lain dalam negeri mencapai 2 juta ton, maka terdapat 5 juta ton yang bisa diekspor. Dalam catatan, negara-negara importer yang sampai saat ini membutuhkan jagung antara lain Malaysia, Jepang, dan India. Bahkan, Jepang setiap tahunnya membutuhkan jagung hingga 16 juta ton.

Selain persoalan benih, Mentan juga mengungkapkan peningkatan produsi jagung nasional juga dilakukan melalui perluasan areal lahan, terutama lahan kering dan juga lahan-lahan perkebunan milik swasta maupun perhutani atau inhutani. “Masih banyak lahan potensial yang bisa dioptimalkan dalam rangka meningkatkan produksi nasional,” tegas Mentan.

Di bagian lain, Mentan mengakui masih terjadi kesenjangan antara daerah penghasil dan pengguna jagung di Indonesia. Kondisi ini menjadi sebab antara pasokan dan produksi akhir dari jagung, yang mayoritas menjadi pakan ternak, tak sebanding. “Yang pasti harga pakan menjadi lebih mahal dibanding bila antara daerah produsen jagung juga menjadi daerah produsen pakan,” ujar Mentan.

Untuk mengatasinya, Mentan mengungkapkan bila Deptan telah berupaya membuat silo-silo atau tempat penyimpanan jagung di berbagai daerah produsen. “Memang sudah kita buat 39 pusat penyimpanan dan penggilingan, namun jumlah itu tidak memadai dengan kapasitas produksi yang terus meningkat. Oleh karena itu, kita berharap jumlah pusat penyimpanan ini bisa bertambah sehingga memperpendek jalur distribusi dari wilayah produsen ke wilayah yang membutuhkannya,” papar Mentan.

Hingga kini, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung menjadi wilayah produsen jagung nasional. Masing-masing menghasilkan 40%, 21%, dan 12% dari produksi nasional. Sementara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang diharapkan menjadi wilayah utama penghasil jagung baru menghasilkan 7% dan 3% produksi nasional. ***

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

SUKABUMI - Mentan Anton Apriyantono menyampaikan pihaknya tengah mengkaji pembelian lahan produktif yang ada di daerah strategis seperti pinggir jalan atau kawasan yang potensial untuk perumahan atau industri. Langkah ini, menurut Mentan dilakukan untuk mencegah atau menghambat terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan.

“Saya sudah minta Dirjen Tanaman Pangan untuk mengkaji kemungkinan ini. Kalau memungkinkan, terutama dari sisi anggaran, maka kita bisa lakukan itu,” ujar Mentan Anton Apriyantono saat melakukan tanam padi hibrida perdana bersama Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan dan Bupati Sukabumi Sukmawijaya di Cisaat, Bangbayang, Cicurug, Sukabumi, Ahad (25/5) lalu.

Dalam amatan Mentan, setiap kali kunjungan ke daerah di sepanjang jalan yang dilalui banyak lahan-lahan pertanian dalam kondisi siap dijual. “Ini mengkhawatirkan, kalau semua lahan seperti itu dijual dan digunakan untuk non-pertanian, kita tinggal menanti ancaman kekurangan pangan di negeri ini. Karenanya, adalah mendesak untuk menghambat atau menghentikan alih fungsi lahan tersebut,” papar Mentan.

Persoalan alih fungsi lahan, menurut Mentan memang menjadi salah satu sebab persoalan pangan yang bila tak tertangani menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Setiap tahunnya, tak kurang dari ratusan ribu hektar lahan pertanian berubah fungsi kepada lahan pemukiman atau industri. Dengan menghambat laju alih fungsi, salah satunya dengan membeli lahan-lahan produktif tersebut maka diharapkan ketahanan pangan tetap terjaga.

Selain menghambat laju alih fungsi, Mentan kembali mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk menghidupkan lumbung pangan di daerah masing-masing. Keberadaan lumbung pangan dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Terlebih di era otonomi seperti sekarang. Meski stock pangan nasional kita aman, kata Mentan, tak ada salahnya kita berjaga-jaga. Antara lain dengan meningkatkan ketahanan pangan sampai ke tingkat RT/RW.

Dalam kaitan inilah, Mentan selaku Ketua Pelaksana Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional mengaku telah berkirim surat ke semua gubernur dan bupati di seluruh Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Caranya dengan membuat cadangan pangan di masing-masing RT sekitar 500 kg. Fungsinya sebagai lumbung pangan di wilayah RT masing-masing.

“Cadangan ini bisa dipakai untuk membantu mereka yang kurang mampu. Entah sebagai pinjaman atau bantuan dari yang kaya atau berkemampuan kepada mereka yang miskin.”Kita harus bersyukur ketika negara-negara lain dilanda krisis pangan, Alhamdulillah Indonesia termasuk aman. Ketersedian pangan kita cukup bahkan surplus,” jelas Mentan seraya menambahkan bahwa produksi beras nasional pada 2007 meningkat 4,8%.

Capaian ini merupakan rekor dalam sejarah pertanian Indonesia. Mentan menambahkan bahwa produksi beras domestik sejak tahun 2005 sebenarnya tidak ada masalah dalam arti cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang masalah adalah menyangkut keterjangkauan oleh sebagian masyarakat. Harga yang cukup baik dari sisi petani produsen adakalanya dinilai terlalu tinggi dan tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat yang masuk katagori miskin.

Untuk itulah kadang pemerintah perlu impor beras untuk stabilisasi harga.Selain mencatat sejarah pertumbuhann produksi, tahun 2007, Indonesia juga menyumbang 36% terhadap angka kenaikan produksi padi dunia. FAO telah mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang sangat responsif mengatasi krisis pangan. “Karena pemberitaan yang berlebihan tentang kebanjiran dan berbagai bencana alam, Indonesia memang pernah disebut sebagai bangsa yang rawan pangan. Namun, setelah diklarifikasi, FAO akhirnya mengapresiasi kita.”Sekarang ini harga beras di pasar internasional telah bergeolak dengan kecenderungan yang terus meninggi. Di sejumlah negara, termasuk Malasyia dan Filipina, harga beras melonjak tajam sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.” ***

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Pada bagian lain, Mentan menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk membantu petani tidak perlu diragukan. Selain melanjutkan program bantuan benih unggul, Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pupuk dengan harga tetap (tidak terpengaruh harga BBM). Tahun 2008, pemerintah menyediakan dana Rp 13 trilyun untuk subsidi pupiuk. Angka ini hampir dua kali lebih besar dari angka subsidi tahun sebelumnya.

Untuk membantu permodalan dan peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah juga telah menggulirkan berbagai program dan skema kredit. Antara lain Kredit Usaha Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Deptan telah menyediakan dana Rp 1,1 trilyun untuk program PUAP di 11.000 desa seluruh Indonesia. ***  

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Hanya berselang tiga hari sejak mendemo Departemen Pertanian, Sabtu (19/4) para petani di Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor, mendapat kunjungan Menteri Pertanian Anton Apriyantono bersama jajarannya. Tak hanya berkunjung, Mentan bahkan bermalam di rumah salah satu petani, Sulaeman.

‘’Sebenarnya, demo yang dilakukan mereka menyangkut tuntutan reforma agraria akibat lahan tidur di kawasan tempat tinggal mereka. Namun, karena kita ingin mengetahui persoalan langsung di lapangan dan Presiden sudah mengintruksikan untuk mengoptimalkan lahan tidur menjadi areal pertanian, maka kami memutuskan untuk mengunjungi mereka,’’ ujar Sekretaris Menteri Pertanian Dr Abdul Munif.

Selain itu, lanjut Munif, sudah cukup lama Mentan tak menginap di rumah petani. ‘’Pak Anton itu punya kebiasaan menginap di rumah petani sejak menjabat hingga sekarang. Sudah lebih sebulan tak ke lapangan dan menginap di rumah para petani,’’ jelas Munif.

Hadir bersama rombongan sejak Sabtu petang, Mentan sholat maghrib dan makan malam bersama masyarakat Tajur Halang. Menu yang disediakan pun sederhana, ayam bumbu bali dan tumis sayur serta sambal dan tak ketinggalan lalapan. Usai itu, sholat Isya berjamaah pun dilakukan di masjid yang terletak di kampong Pojok, desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

Selepas Isya, masyarakat yang sudah memadati masjid bertambah karena acara pertemuan dengan Mentan pun bakal segera berlangsung. Dalam dialog, Mentan lebih banyak mendengarkan keluh kesah para petani terutama menyangkut lahan tidur yang mereka garap dan menuai persoalan karena sang pemilik melarang mereka menggarapnya.

Intinya, petani Tajurhalang meminta Mentan Anton Apriyantono membebaskan lahan tidur yang dimiliki PT BSS untuk dikelola warga. Soalnya, sejak dibeli PT BSS tahun 1990 silam, lahan di lokasi tersebut tidak tergarap. Malahan warga menilai lahan di PT BSS dibiarkan terbelengkalai.Melihat kondisi tersebut warga berinisiatif menggarapnya, namun niat warga ditolak pihak perusahaan.

 ”Setelah dijual, kita tidak memiliki lahan lagi. Selama ini, kita hanya menumpang di PT BSS dengan memanfaatkan lahan yang belum tergarap. Tetapi bukannya izin yang diberikan, pihak perusahaan melarang kami menggarapnya,” ujar Kamsudin, perwakilan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Desa Tajurhalang, aktivis yang selama in memperjuangkan keinginan tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelumnya PT BSS membeli lahan seluas 300 hektare milik warga dengan harga Rp50 ribu per meter. Rencananya lahan akan dijadikan perkebunan teh, tapi kenyataannya, pihak perusahaan melantarkan lahan tersebut. Dari situlah warga berniat mengambil kembali lahan mereka untuk digarap.
 
Menyikapi keinginan warga tersebut, Mentan Anton Apriyantono menuturkan, Departemen Pertanian (Deptan) tidak mempunyai wewenang memenuhi tuntutan warga. Alasannya bukan kapasitas Deptan, melainkan prosesnya harus lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN).Meski demikian Mentan berjanji tidak akan lepas begitu saja, karena sampai saat ini Deptan maupun BPN sudah melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan investigasi terhadap lahan yang dipersoalkan warga.

 ”Ini harus dilakukan melalui proses hukum, dan saat ini BPN masih melakukan proses tersebut untuk menginventarisasi lahan tidur itu,” jelas Mentan.Menurut Anton, BPN bisa menetapkan apakah lahan tersebut bisa diambil kembali oleh negara atau tidak nantinya tergantung hasil investigasi BPN. “Kita bisa mengambil lahan yang terlantar tersebut dan ini sesuai konsep pemerintah. Tetapi kesulitan yang kita hadapi terkait dengan hak guna usaha (HGU) dengan pemilik lahan yang bersangkutan,” terangnya.

Anton juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menahan diri, karena BPN masih melakukan proses hukum kejelasan hak lahan seluas 300 hektare itu. ‘’Jangan menyerobot nanti bisa masuk bui lho,’’ tutur Mentan.

2 komentar »