Arsip Jurnal
14 Aug, 07
Deptan Adopsi Konsep Grameen Bank Untuk Berdayakan Petani
Ditulis oleh Webmaster
Dalam menggerakkan sektor riil di pedesaan, Departemen Pertanian tengah menggodok konsep pembiayaan mikro (mikrofinance) seperti yang telah dijalankan Grameen Bank, Bangladesh. Konsep pemberian kredit kepada masyarakat miskin yang dilahirkan M Yunus tersebut, menurut Mentan Anton Apriyantono, menjadi inspirator dalam program pemberdayaan desa miskin di Indonesia.
‘’Konsepnya memang akan menggerakkan desa miskin itu dengan bantuan modal Rp 100 juta yang akan dimanfaatkan masyarakat desa tersebut dengan pola bantuan pembiayaan. Di sini kita akan tempatkan seorang penyuluh untuk menjadi pendamping dalam program yang diarahkan kepada petani tersebut,’’ ujar Mentan Anton Apriyantono, usai bertemu dengan peraih penghargaan Nobel Perdamaian 2006 M Yunus di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Menurut Mentan, dana Rp 100 juta itu akan disalurkan sebagai bantuan modal bergulir. Penggunanya kelompok-kelompok tani. Dengan cara ini akan berkembang lembaga-lembaga keuangan mikro seperti BMT atau koperasi tani. “Kepada peminjam tidak dibebankan sistem bunga. Hanya diminta kesadaran untuk berinfak setelah usahanya jalan. Jadi ada semacam bagi untung”. Untuk memberdayakan masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan tersebut, Deptan telah mengusulkan pagu anggaran Rp 1 triliun kepada DPR dan sudah disetujui. Artinya, akan ada 10.000 desa dari seluruh desa yang akan menerima bantuan modal. ”Jika program ini sukses. Tahun berikutnya akan dianggarkan lebih banyak lagi.,” ungkap Anton.
Selain itu, untuk tahun depan, Deptan juga akan merekrut sekitar 10.000 tenaga penyuluh baru sebagai tenaga harian lepas. Tahun 2007, Deptan sudah merekrut 6.000 dengan rasio 1000 sarjana, 1000 diploma, 4000 setara SMA/SPMA. Tahun depan, polanya menjadi 4000 sarjana, 2000 diploma dan 4000 setara SMA/SPMA. ‘’Mereka inilah yang akan berperan dalam mendampingi para petani yang menerima dana bergulir tersebut. Sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut dapat terjaga. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik,’’ tegas Mentan.
Dalam kesempatan kunjungannya ke Departemen Pertanian, M Yunus berkesempatan memberikan orasi ilmiah kepada pejabat Deptan dan stakeholder pertanian seperti pengurus KTNA, HKTI dan kalangan akademisi dari IPB. Dengan dipandu Kabalitbang Deptan, Ahmad Suryana, orasi yang dilanjutkan dengan diskusi sepanjang satu setengah jam berlangsung hangat dan menarik.
Dalam paparannya, M Yunus mengungkapkan model pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan manusiawi (humanis). ‘’Berikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka bisa memanfaatkan pinjaman dan mampu mengembalikannya,’’ tutur Yunus.
Masyarakat miskin, menurut Yunus, sejatinya memiliki tanggungjawab yang kuat untuk menjadi nasabah yang baik bila mendapat kepercayaan penuh dari pengelola lembaga keuangan. Oleh karena itu, lanjut Yunus yang merintis usahanya sejak 30 tahun silam, ketika kita tidak memberi kepercayaan yang penuh kepada mereka, ‘’lebih banyak mereka juga tak mempercayai kita.’’
Yunus pun menyarankan kepada lembaga-lembaga pengelola keuangan di pedesaan, termasuk LSM dan pemerintah agar memperluas jangkauan penerima kredit agar dapat segera menuntaskan persoalan kemiskinan di Indonesia. (***)
RSS Blog
11 komentar untuk artikel ini. Tambah komentar
62 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
62 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan Sejahtera, Semakin Maju, Mulia & Jaya tentunya Impian Kita Bersama. Tiada yang lebih Bijaksana di hari peringatan Kemerdekaan Bangsa ini, Perenungan Mendalam sebagai Petani & Peternak tentang Target Pencapaian Usaha Pertanian & Peternakan Indonesia untuk Kesejahteraan Kita semua. MERDEKA………….! ! !
Klik : http://www.dombagarut.blogspot.com
Salam.
Agus Ramada S
Petani & Peternak
Agus Ramada Setiadi (August 17th, 2007 at 9:09 am)
Hidup Petani. Moga Pak Anton ndak pernah capek ngurusi petani yang sekarang ini cuma jadi mainan cukong-cukong
Belajar WordPress (August 28th, 2007 at 12:18 pm)
Pola Grameen Bank, memang telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Bangladesh, ditandai dengan pemberian penghargaan Nobel kepada inisiatornya yaitu Prof Muhammad Yunus. Tidak salah kalau Indonesia juga meniru untuk mereplikasinya, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya pola penyaluran kreditnya saja tapi juga sampai pada inisiatif memperbesar tabungannya. Replikasi pola GB di Indonesia kebanyakan hanya terfokus pada mekanisme penyaluran kredit, sementara penguatan modal yang bersumber dari tabungan terabaikan. Akibatnya Lembaga jasa keuangan itu mandeg, tidak sustain ketika sasaran kesejahteraan anggota belum tercapai. Permasalahan berikutnya yang muncul adalah kurangnya dukungan fasilitasi bagi pendamping, sehingga pekerjaan pendampingan tidak optimal. Titik lemah yang lain adalah sering terbatasnya “seed capital” untuk mempertahankan keberlanjutan lembaga, dan unsur ketergantungan juga menjadi penyakit. LKM hanya mampu bergerak ketika masih ada dukungan dana dari proyek atau bantuan luar. Manakala bantuan tidak berlanjut, LKM juga berhenti.
Terhadap berbagai persoalan tersebut alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah perlunya identifikasi awal tentang kondisi lingkungan ekternal (kemungkinan peluang dan ancaman), serta lingkungan internal (faktor kekuatan dan kelemahan) yang ada sehingga dapat disusun strategi yang mempu mengatasi titik kritis yang mungkin terjadi. Kegiatan pendampingan harus menjadi fokus, dan kepada pendamping diberikan fasilitasi yang memadai sehingga kondusif untuk mendukung kinerjanya. Disamping itu peningkatan kualitas pendamping melalui pelatihan menjadi bagian penting juga. Terakhir yang perlu adalah memfasilitasi terjadinya “linkage program” atau kemitraan dengan sumber-sumber dana yang tersedia di lingkungan masyarakat. Tersedianya CSR (corporate social responsibility) di setiap perusahaan, mungkin bisa dijadikan peluang untuk tambaha permodalan.
Rachmat Hendayana (August 29th, 2007 at 2:34 pm)
saya sangat berharap program ini menyentuh semua lapisan masyarakat pedesaan, sehingga mereka dapat terbantukan. trus program ini kira2 terealisasi kapan?trima kasih,bravo pertanian
andy (September 3rd, 2007 at 2:24 pm)
Semestinya program ini sdh berjalan sejak lama. Misalnya apa yang telah dilakukan oleh BRI dengan Candak Kulak dan KTI-nya, namun konsep yang baik ini seringkali tidak membumi dan menjadi “Black Hole” yang tidak menguntungkan semua fihak.
Pak Anton, mungkin perlu melakukan program yang membuat petani “di wongke” seperti apa yang telah dilakukan Yunus dkk di Bangladesh. Pertama kali jalan yang ditempuh akan sangat terjal namun pada akhirnya kana menghasilkan “above average return”.
Bila berkenan silahkan mampir ke : http://sardjana.multiply.com/tag/grameen
Djadja Sardjana (September 17th, 2007 at 3:14 pm)
Dengan ridlo Allah dan dengan usaha kita semua insya Allah program PUAP bisa sukses.
Anton Apriyantono (September 17th, 2007 at 4:43 pm)
Medan, 20 September 2007
Kepada Yth.
Mentan RI
Dr. Anton Apriyantono
Salam!
Saya Limantina Sihaloho yang membantu pihak Kanada di Medan berkaitan dengan hibah rumah knockdown anti gempa dari kayu hemlock yang sampai sekarang masih berada di Belawan.
Pada tanggal 07 Januari 2007, BRR mengirimkan surat kepada Yayasan Jambo Minda (YJM) atas nama Dr. Abdullah Mahmud. Surat ini merupakan persetujuan BRR atas proyek yang diajukan oleh YJM yaitu Weu Raya Lhoknga House.
Pada tanggal 03 Januari 2007, dua kontainer seberat 30 ton berisi rumah knockdown tahan gempa terbuat dari kayu hemlock dan alat-alat pertukangan tiba di Belawan dari Kanada. Rumah knockdown yang merupakan hibah dari Kanada inilah yang telah direncanakan akan dibawa ke Lhoknga untuk para korban tsunami 26 Desember 2004 yang belum memiliki rumah sampai sekarang.
Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan (BBKTB) menolak melakukan proses pembebasan kedua kontainer karena tidak mempunyai Phytosanitary Certificate (PC) atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 16/1992, PP No. 14/2002 dan IPPC 1997. Tujuan PC adalah untuk melindungi negara destinasi dari kemungkinan penyebaran hama (OPTK) yang mungkin saja dibawa oleh setiap Media Pembawa yang masuk di wilayah RI. Sekalipun ada PC, BBKTB akan tetap melakukan proses pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran PC setiap Media Pembawa yang wajib memiliki PC.
Yayasan Jambo Minda dan pemberi hibah dari Kanada sama sekali tidak tahu bahwa rumah knockdown tahan gempa yang mereka kirimkan memerlukan PC. Pihak Kanada telah melakukan anti-termite-solution-treatment terhadap rumah knockdown.
Dr. Abdullah Mahmud berjanji kepada BBKTB untuk meminta dispensasi ke Jakarta agar kedua kontainer dapat dibebaskan dari Belawan sehingga rumah knockdown untuk para korban tsunami segera dapat dibawa ke Lhoknga, Aceh. Proses pengurusan dispensasi dari Jakarta ini sampai sekarang masih ditunggu oleh BBKTB.
Dr. Abdullah Mahmud sejak awal telah berkoordinasi dengan BRR. Pada tanggal 08 Maret 2007, BRR mengirimkan surat permohonan izin dispensasi kepada Mentan. Lalu, pada tanggal 09 Agustus 2007, mengirimkan surat senada kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Aneh, sampai sekarang, kedua kontainer berisi bantuan kemanusiaan untuk para korban tsunami itu masih tergeletak di Belawan. Surat dispensasi yang dijanjikan oleh Dr. Abdullah Mahmud belum juga diterima BBKTB yang sampai sekarang masih menahan kedua kontainer. Biaya storage dan demurrage untuk kedua kontainer telah lebih dari Rp. 300 juta sejak Januari sampai akhir Agustus tahun ini.
Sudilah Pak Mentan untuk membantu mempercepat proses menyelesaikan pembebasan kedua kontainer bantuan kemanusiaan yang sudah hampir 9 bulan berada di Belawan itu karena tidak ada PC-nya itu. Pihak pemberi hibah dari Kanada sejak awal telah berulang-ulang meminta Dr. Abdullah Mahmud untuk mengirimkan kedua kontainer itu kembali ke Kanada untuk dibuatkan PC-nya tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan karena masih berharap bantuan BRR dan instansi-instansi pemerintah terkait.
Terimakasih atas perhatian Pak Mentan
Salam,
Limantina Sihaloho
Jl. Simarjarunjung No. 84
Urung Panei, Simalungun
0813 970 41 947
Limantina Sihaloho (September 20th, 2007 at 8:17 am)
Mengapa Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh masih juga tergeletak di Belawan?
Pada tanggal 03 Januari 2007, 20 rumah knockdown dari kayu hemlock bersama alat-alat pertukangan seberat 30 ton yang dihibahkan dan dikirimkan dari Kanada untuk para korban tsunami di Aceh tiba di Belawan tetapi sampai sekarang masih tergeletak di sana. Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan tidak dapat membebaskan bantuan kemanusiaan ini karena tidak memiliki Phytosanitary Certificate/PC (Sertifikat Kesehatan Tumbuhan) sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 16/1992 dan PP No 14/2002 . PC adalah sebuah sertifikat yang menjamin bahwa setiap media pembawa yang masuk di wilayah RI bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Organisme berupa hama yang dapat mengganggu negara destinasi.
Pihak pemberi hibah tidak mengetahui bahwa UU dan PP di atas mewajibkan harus ada PC untuk rumah knockdown dari kayu hemlock yang sudah melalui proses anti-termite-solution-treatment Seharusnya, pihak penerima rumah di Banda Aceh, Yayasan Jambo Minda memberikan keterangan yang lengkap kepada pihak pemberi hibah dari Kanada tentang dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan seperti PC itu. Lagipula, Yayasan Jambo Minda secara langsung berada di bawah koordinasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh-Nias pasca tsunami 26 Desember 2004.
Yayasan Jambo Minda melalui BRR telah melakukan berbagai upaya antara lain melayangkan surat permohonan dispensasi kepada Mentan (08 Maret 2007) dan Kepala Badan Karantina Pertanian (09 Agustus 2007) agar rumah knockdown itu dapat dibawa ke Aceh dan dipakai oleh saudara-saudari kita yang masih belum memiliki rumah akibat tsunami tetapi sampai sekarang, bantuan kemanusiaan tersebut masih saja tergeletak di Belawan. Biaya storage dan demurrage untuk bantuan kemanusiaan itu sudah lebih dari Rp. 300 Juta.
Mohon bantuan instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan bantuan kemanusiaan yang sampai sekarang masih tergeletak di Belawan itu. UU dan PP di atas memang mewajibkan adanya PC tetapi UU dan PP tersebut juga mewajibkan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Karantina Pertanian tidak boleh membiarkan rumah knockdown itu berlama-lama ada di sana; tidak boleh lebih dari 2 kali 14 hari sementara rumah knockdown itu sudah ada di Belawan lebih dari delapan bulan.
Salah satu misi Karantina Pertanian adalah memberikan pelayanan dan pembinaan yang prima kepada masyarakat. Kalau begitu tolonglah keberadaan rumah kockdown itu segera dapat ditindaklanjuti proses penyelesaian/pembebasannya karena sudah terlalu lama berada di pelabuhan.
Atas perhatian dari instansi-instansi terkait kami ucapkan banyak terimakasih.
Limantina Sihaloho
(Kontak Person Pihak Pemberi Bantuan dari Kanada)
Jl. Simarjarunjung No. 84
Simalungun – Sumut
HP. 0813 970 419 47
limantina sihaloho (September 21st, 2007 at 5:34 pm)
Smoga aja program deptan ini dikendalikan oleh orang-orang yang kompeten dan peduli untuk membangun masyarakat tani.
sebagai tambahan pak anton.
ditempat saya petani memanfaatkan lahan kritis yang semula akan dipakai untuk cadangan lahan HTI…namun sampai sekarang dibiarkan kritis. kemudian datang para petani yang bermaksud membuka lahan untuk ditanam karet dan kopi coklat, tapi pihak2 dari DEPHUT tdk menyukai hal itu dan akhirnyan petani di intimidasi terus menerus. jadi timbul sebuah pertanyaan dari kami, kenapa pemerintah lebih berpihak pada pengusaha dari pada petani? dan apa sich bedanya HTI dan tanaman karet atao coklat? kalau pengusaha aja bisa memanfaatkan lahan hutan konservasi sebagai HTI kontrak selama 1000 tahun kenapa petani gak bisa? dimana kata kemerdekaan petani itui?
tolong pak pimpinan hal ini dijadikan pertanyaan sebab yang riil ada dan sering terjadi. kami ada di sumatera selatan. kab mura
PETRUS (October 4th, 2007 at 4:34 pm)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim, sejak tahun 2006 telah mengimplementasikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang awalnya adalah untuk mendukung percepatan Prima Tani. Oleh karena itu, LKM yang kami bangun tersebut kami beri nama LKM Prima Tani yang sampai saat ini (Oktober 2007) sudah berjalan di 6 kabupaten Prima Tani (target kami di tahun 2007 adalah pengembangan LKM di 9 kabupaten). Prinsip dasar yang kami terapkan adalah model Grameen Bank-nya Prof Moh Yunus yang kami modifikasi dengan mengkombinasikan bantuan pembiayaan dengan bantuan teknologi (yang diperlukan untuk menggunakan bantuan pembiayaan tersebut) sehingga pemanfaatan modal pinjaman bisa optimal, sesuai dengan maksud pemberian bantuan tersebut. Pendampingan yang intensif merupakan prasyarat keberhasilan program yang selama ini dilakukan secara “hit and run”. Kami juga sudah memiliki buku panduannya dan berharap model ini bisa dipertimbangkan dalam penerapan PUAP yang akan datang.
Bambang Irianto (November 8th, 2007 at 2:01 pm)
Adanya program wirausahawan muda sangat membantu alumni spp/stpp. tetapi yang kami sayangkan, ada beberapa hal yang sangat saya cermati:
1. tertulis …Belum memiliki ikatan kerja dengan instansi/lembaga (persyaratan poin 2) padahal bahwa pengaju (alumni) kebanyakan mengikuti tes thl/cpns. apakah setelah pengaju tersebut diterima menjadi thl/pns maka modal tersebut dicabut atau tidak?
2. tertulis …batas pengajuan dana 20 - 50 juta, sedangkan beberapa (kebanyakan) alumni 2007 hanya dibatasi 20 juta pas… apakah ini merupakan suatu kebijakan atau kesalahan operasional?
Kami rasa ini masih perlu dipertimbangkan lagi………
LSM (November 28th, 2007 at 7:20 pm)