Anton Apriyantono

Ditulis oleh Webmaster

Hanya berselang tiga hari sejak mendemo Departemen Pertanian, Sabtu (19/4) para petani di Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor, mendapat kunjungan Menteri Pertanian Anton Apriyantono bersama jajarannya. Tak hanya berkunjung, Mentan bahkan bermalam di rumah salah satu petani, Sulaeman.

‘’Sebenarnya, demo yang dilakukan mereka menyangkut tuntutan reforma agraria akibat lahan tidur di kawasan tempat tinggal mereka. Namun, karena kita ingin mengetahui persoalan langsung di lapangan dan Presiden sudah mengintruksikan untuk mengoptimalkan lahan tidur menjadi areal pertanian, maka kami memutuskan untuk mengunjungi mereka,’’ ujar Sekretaris Menteri Pertanian Dr Abdul Munif.

Selain itu, lanjut Munif, sudah cukup lama Mentan tak menginap di rumah petani. ‘’Pak Anton itu punya kebiasaan menginap di rumah petani sejak menjabat hingga sekarang. Sudah lebih sebulan tak ke lapangan dan menginap di rumah para petani,’’ jelas Munif.

Hadir bersama rombongan sejak Sabtu petang, Mentan sholat maghrib dan makan malam bersama masyarakat Tajur Halang. Menu yang disediakan pun sederhana, ayam bumbu bali dan tumis sayur serta sambal dan tak ketinggalan lalapan. Usai itu, sholat Isya berjamaah pun dilakukan di masjid yang terletak di kampong Pojok, desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

Selepas Isya, masyarakat yang sudah memadati masjid bertambah karena acara pertemuan dengan Mentan pun bakal segera berlangsung. Dalam dialog, Mentan lebih banyak mendengarkan keluh kesah para petani terutama menyangkut lahan tidur yang mereka garap dan menuai persoalan karena sang pemilik melarang mereka menggarapnya.

Intinya, petani Tajurhalang meminta Mentan Anton Apriyantono membebaskan lahan tidur yang dimiliki PT BSS untuk dikelola warga. Soalnya, sejak dibeli PT BSS tahun 1990 silam, lahan di lokasi tersebut tidak tergarap. Malahan warga menilai lahan di PT BSS dibiarkan terbelengkalai.Melihat kondisi tersebut warga berinisiatif menggarapnya, namun niat warga ditolak pihak perusahaan.

 ”Setelah dijual, kita tidak memiliki lahan lagi. Selama ini, kita hanya menumpang di PT BSS dengan memanfaatkan lahan yang belum tergarap. Tetapi bukannya izin yang diberikan, pihak perusahaan melarang kami menggarapnya,” ujar Kamsudin, perwakilan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Desa Tajurhalang, aktivis yang selama in memperjuangkan keinginan tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelumnya PT BSS membeli lahan seluas 300 hektare milik warga dengan harga Rp50 ribu per meter. Rencananya lahan akan dijadikan perkebunan teh, tapi kenyataannya, pihak perusahaan melantarkan lahan tersebut. Dari situlah warga berniat mengambil kembali lahan mereka untuk digarap.
 
Menyikapi keinginan warga tersebut, Mentan Anton Apriyantono menuturkan, Departemen Pertanian (Deptan) tidak mempunyai wewenang memenuhi tuntutan warga. Alasannya bukan kapasitas Deptan, melainkan prosesnya harus lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN).Meski demikian Mentan berjanji tidak akan lepas begitu saja, karena sampai saat ini Deptan maupun BPN sudah melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan investigasi terhadap lahan yang dipersoalkan warga.

 ”Ini harus dilakukan melalui proses hukum, dan saat ini BPN masih melakukan proses tersebut untuk menginventarisasi lahan tidur itu,” jelas Mentan.Menurut Anton, BPN bisa menetapkan apakah lahan tersebut bisa diambil kembali oleh negara atau tidak nantinya tergantung hasil investigasi BPN. “Kita bisa mengambil lahan yang terlantar tersebut dan ini sesuai konsep pemerintah. Tetapi kesulitan yang kita hadapi terkait dengan hak guna usaha (HGU) dengan pemilik lahan yang bersangkutan,” terangnya.

Anton juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menahan diri, karena BPN masih melakukan proses hukum kejelasan hak lahan seluas 300 hektare itu. ‘’Jangan menyerobot nanti bisa masuk bui lho,’’ tutur Mentan.

1 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Seiring dengan meningkatnya ekspor nonmigas, selama Triwulan I 2008 eskpor pertanian Indonesia meningkat 41% dibanding ekspor pada periode tahun sebelumnya. Kinerja ekspor sektor pertanian ini melebihi kinerja sektor perindustrian dan sektor pertambangan.

Berita resmi Statistik BPS April 2008 melaporkan bahwa ekspor Indonesia pada triwulan I meningkat sekitar 28,53% dibanding periode yang sama tahun 2007. Prestasi ini berasal dari kenaikan ekspor migas migas sebesar 53,75% dan ekspor nonmigas sebesar 25%.Eskpor nonmigas selama periode Januari-Februari mencapai nilai 17.020,8 juta dolar atau sekitar 78,74% dari nilai total ekspor pada periode yang sama.

Nilai ekspor pertanian selama dua bulan pertama tahun 2008 mencapai nilai 682,2 juta dolar AS atau sekitar 3,16% dari nilai total ekspor Indonesia yang mencapai 21.617,5 juta dolar. Dari segi nilai, kontribusi sektor pertanian memang masih di bawah sektor lain, tetapi dari segi angka pertumbuhan ekspor pertanian telah melebihi pertumbuhan ekspor sektor lainnya. Ekspor sektor industri misalnya tumbuh mencapai 31,34%, sedang ekspor sektor pertambangan mengalami penurunan(-7,50%).

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas berasal dari karet dan barang-barang dari karet serta komoditas lemak & minyak nabati/hewan. Eskpor lemak dan minyak meski menurun pada bulan Februari, secara keseluruhan ekspor pada Jan-Feb 2008 mencapai nilai 2.639,8 juta dolar. Artinya masih jauh di atas prestasi ekspor Jan-Feb 2007 (1.116,5 juta dolar). Nilai ekspor komoditas ini punya kontribusi sekitar 15,51% terhadap total ekspor nonmigas. Sedang jika digabung, ekspor karet dan lemak & minyak punya kontribusi sekitar 22,61% terhadap total ekspor nonmigas.

Uni Eropa, Jepang, AS, Singapura dan Cina merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan nilai, kontribusi masing-masing negara tujuan ekspor berturut-turut adalah 14,53 (Uni Eropa), 12,96 (Jepang), 11,52% (AS), 9,31% (Singapura), dan 7,43% (Cina).Sementara itu, total impor nonmigas pada Jan-Feb 2008 mencapai 10.991,1 juta dolar atau naik 47,5% dibanding tahun lalu. Khusus untuk barang konsumsi, nilai impornya mencapai 1.149,9 juta dolar atau naik sekitar 28,68% dari tahun lalu. Impor serelia sendiri mencapai 394 juta dolar atau sekitar 3,58% dari nilai impor total Indonesia.

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan beras. Namun, harga beras harus tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.

Presiden menegaskan hal itu di sela-sela panen raya perdana padi varietas baru, Super Toy HL-2, di Desa Grabag, yang terletak 20 kilometer sebelah selatan Kecamatan Purworejo, ibu kota Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (17/4).

Dalam dialog dengan Presiden, sejumlah petani mengeluhkan rendahnya harga jual gabah dan beras petani. Hal itu memberatkan petani karena harga pupuk telah membubung. Para petani berharap pemerintah meningkatkan HPP beras dan gabah atau meningkatkan subsidi.

HPP untuk gabah kering panen (GKP) saat ini Rp 2.000 per kilogram (kg), dan gabah kering giling (GKG) Rp 2.575 per kg. HPP beras Rp 4.000 per kg.

Selain menjanjikan kenaikan HPP, Presiden juga menjanjikan pengendalian harga pangan agar tidak terlalu tinggi.

Di luar mengendalikan harga, menurut Presiden, kebijakan pangan yang dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan produksi, kecukupan cadangan beras Bulog, perbaikan pendapatan petani, dan harga pangan yang terjangkau konsumen.

Pengamanan stok pangan

Lebih jauh Presiden Yudhoyono menjelaskan, Indonesia telah mencapai swasembada beras, gula, jagung, telur, dan daging ayam. Meski begitu, belum ada dorongan untuk melakukan ekspor. Pengamanan stok pangan nasional lebih diutamakan.

Adapun untuk kedelai dan daging sapi, Presiden optimistis dalam tiga tahun mendatang kebutuhan nasional akan dicukupi oleh produksi dalam negeri.

Untuk meningkatkan produksi pangan, Presiden menginstruksikan agar lahan telantar dimanfaatkan. Saat ini ada sekitar tujuh juta hektar lahan yang telantar. Dari lahan yang telantar itu, sekitar 1,7 juta hektar di antaranya berstatus hak guna usaha.

”Saya minta lahan yang telantar ditertibkan, dan digunakan untuk pertanian,” katanya.

Presiden juga mendukung pengembangan padi varietas baru, Super Toy HL-2, yang ditargetkan dapat dipanen tiga kali per tahun, tanpa perlu menanam ulang bibit. Kapasitas panen ditargetkan 15,5 ton gabah per hektar. Padi ini sebelumnya ditanam di Bantul dan Kulon Progo di Yogyakarta.

Menanggapi kehendak pemerintah menaikkan HPP gabah dan beras, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo menyatakan sepakat. ”Hanya kenaikan HPP untuk gabah dan beras sebaiknya dilakukan sebelum panen padi musim gadu, yakni sebelum Juni-Juli 2008,” kata Siswono.

Jika kenaikan HPP dilakukan setelah panen gadu, hal itu sama saja tidak akan dirasakan petani karena panen pada musim kemarau tidak banyak lagi. ”Itu artinya kenaikan HPP baru efektif dirasakan petani pada panen raya tahun depan,” ujarnya.

Siswono menjelaskan, tanpa pemerintah menaikkan HPP, harga gabah dan beras secara riil sudah naik. Ada tiga kategori harga beras saat ini, yakni harga sesuai HPP, harga riil di pasaran, dan harga di pasar dunia yang sudah mencapai 680 dollar AS per ton, atau Rp 6.300 per kg.

Kenaikan HPP, menurut Siswono, untuk saat ini lebih berdampak terhadap Bulog. ”Kalau HPP tetap pada posisi sekarang, Bulog tidak akan bisa membeli beras. Kalaupun bisa, kualitasnya akan di bawah standar,” katanya.

Isu global

Kenaikan harga pangan, khususnya beras, telah menjadi isu global. Hal ini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Ahmad Suryana, terungkap dalam pertemuan Board of Trustees IRRI (Lembaga Penelitian Beras Internasional) di Manila, 7-11 April. ”Naiknya harga pangan memukul negara importir beras, seperti Banglades, Filipina, dan sejumlah negara Afrika,” kata Suryana.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan negara-negara pengimpor beras, Indonesia paling siap menghadapi lonjakan kenaikan harga beras dunia. ”Setidaknya lebih siap sampai bulan-bulan ini,” katanya

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan, Kadin telah mengingatkan pemerintah tentang ancaman inflasi pangan dunia. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi ekses kenaikan harga pangan dan juga energi di pasar global.

Kasus di Cirebon

Subdivisi Regional (Subdivre) Perum Bulog Cirebon memperketat pengawasan penyerapan beras petani karena ditemukan adanya penjualan beras asal Cirebon ke Kalimantan dengan harga beli di atas HPP. Ini didorong oleh kekhawatiran ekses penjualan ke luar Jawa atau ekspor ilegal akan mengganggu pengadaan beras Bulog.

Kepala Subdivre Cirebon Slamet Subagyo mengatakan, tim sosialisasi, monitoring, dan evaluasi Bulog menemukan bukti adanya sejumlah pedagang yang membeli beras petani dengan harga di atas HPP untuk dijual ke Kalimantan. Harga beli mereka berkisar Rp 4.150 per kg, sedangkan harga beli Bulog sesuai dengan HPP Rp 4.000 per kg.

”Para pedagang beras sistemnya door to door ke tempat penggilingan gabah, membeli beras dengan tunai Rp 4.150 per kg. Beras itu dikirim ke Kalimantan dengan kapal kayu dari pelabuhan Cirebon,” ujar Subagyo.

Tim menemukan pedagang membeli beras dari penggilingan Rp 4.100-Rp 4.150 per kg, yang akan dijual kembali Rp 4.300 per kg. Jumlah beras yang dikirim ke Kalimantan mencapai 800 ton.  (sumber kompas)

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

Menteri Pertanian Anton Apriyantono memastikan ekspor beras tidak akan dilaksanakan pada tahun 2008 ini, meskipun harga beras di luar negeri cukup tinggi. Ekspor baru akan dilakukan tahun 2009 mendatang ketika cadangan beras nasional sudah melebihi 3 juta ton.

“Tahun ini belum ekspor. Kemungkinan tahun depan. Tahun ini kita memperkuat stok nasional dulu. Namun, kita tetap menyiapkan aturan-aturan. Bisa saja ekspor jika stok beras di Bulog sudah lebih dari 3 juta ton. Kalau sekarang masih sangat jauh,” ujar kata Anton, Selasa (1/4) siang.

“Sekarang ini, stok beras nasional masih jauh dari angka 3 juta ton, yaitu sekitar 1,25 juta ton. Kalaupun target 3 juta ton tahun ini bisa saja tercapai, namun ekspor belum bisa dilakukan. Stok beras masih digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu seperti bencana alam atau pun untuk beras rakyat miskin (raskin),” katanya saat ditemui seusai rapat terbatas soal ketahanan pangan, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden. Ratas ini pun dihadiri oleh sejumlah menteri di antaranya Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar.

Menurut Anton, kalau pun saat ini terjadi kelebihan hasil panen, Perum Bulog harus menyerap hasil panen tersebut sebanyak-banyaknya guna mengantisipasi berbagai hal. “Ekspor bisa saja dan tidak tertutup tahun ini. Asalkan stoknya lebih dari 3 juta ton,” tambah Anton saat didesak wartawan.

Ditanya soal impor beras, Anton berdalih, tak ada satu negara pun di dunia yang bisa memenuhi kecukupan pangannya secara sendiri, tanpa pasokan dari negeri lainnya. “Kita sendiri tidak akan sanggup. Jadi, kita hanya penuhi yang pokok-pokok saja. Kalau beras, cukup saja sudah bagus. Kalau jagung, kita masih impor, dan tinggal 8 juta ton lagi. Akan tetapi, kalau kedelai masih sangat jauh. Karena lahan kan sangat terbatas,” terang Anton. (sumber KOMPAS)

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

BUOL – Udara terasa amat segar. Langit terlihat cerah membiru di angkasa. Sejak bada shubuh ratusan wajah-wajah sumringah mulai berkerumun di sekitar Bandara Buol. Sebagian malah sengaja berjajar hanya beberapa meter di kiri dan kanan landasan pacu. Tepat pukul 10.20 pesawat baling-baling NC-212 mendarat. Tepuk tangan pun bergema, diselingi teriakan “Allahu Akbar”, tatkala Mentan Anton Apriyantono turun dari tangga pesawat, diiringi Gubernur Sulawesi Tengah HB Paliuju dan Bupati Buol Amran H Bataligo.

‘’Asaslamualaikum!’’ Mentan menyapa sambil menyalami satu per satu pejabat dan tokoh-tokoh masyarkat yang menghampirinya. Setelah dikalungi bunga ‘selamat datang’, Mentan dan rombongan langsung diminta naik kendaraan. Rombongan – antara lain Dirjen Perkebunan, Staf Khusus Mentan, Gubernur Sulteng, Bupati Buol, Presdir Cipta Cakra Murdaya (Siti Hartarti Murdaya) dan anggota Muspida Buol – bergerak menuju Istana Raja Buol. Tak kurang dari 100 kendaraan penjembut ikut mengiringinya dari belakang.

Sepanjang jalan, rombongan Mentan disambut meriah oleh warga dan anak-anak sekolah. Sambil berdiri di kiri dan kaanan jalan, tak henti-hentinya mereka melambaikan tangan. Mentan membalasnya dengan lambaian tangan dan ucapan salam. ‘’Assalamualaikum?’’ Mereka, warga dan anak-anak sekolah, dari SD, SMP sampai SMA, pun menjawab serempak: ‘’Walaikum salam. Hidup Pak Menteri!’’

‘’Alhamdulillah. Kami senang sekali mendapat tamu terhormat. Akhirnya ada juga pejabat tinggi negara yang mau datang ke kampung kita,’’ ungkap H Abdullah, seorang anggota kerabat Istana Raja Buol. Menurutnya, Mentan adalah menteri pertama yang datang ke wilayah ujung Utara Sulterng ini. Untuk bisa sampai ke Buol, seorang pejabat dari Jakarta perlu waktu 16 jam perjalanan darat dari Palu. Karena ada jalan yang rusak, waktu tempuh malah bisa molor sampai 20 jam.

Tak sampai setengah jam. Iring-iringan rombongan Mentan tiba di Istana Raja Buol. Di markas utama bangsawan Kabupaten Buol inilah Mentan diangkat menjadi warga kehormatan dengan gellar ‘’Taduako Buol’’. Dalam tradisi masyarakat Buol, Taduako adalah gelar tertinggi yang diberikan kepada orang besar atau pejabat tinggi. Taduako bermakna orang besar yang dituakan. Dialah tempat untuk menyampaikan aspirasi, orang yang layah diminta pendapat dan nasihatnya.

Menanggapi penobatan itu, Mentan menyampaikan ungkapan terima kasih. ‘’Sungguh ini merupakan kehormatan. Terima kasih atas apresiasi dan kepercayaan yang diberikan. Semoga Allah SWT dengan yang lebih baik lagi.’’

Mentan menjelaskan, sebagai pejabat publik yang diamanahi untuk memimpin Departemen Pertanian, adalah wajar jika dia rajin berkujung ke daerah pelosok. Karena pertanian ada di desa-desa wajar pula jika pembangunan pertanian berangkat dari desa. Bagi Mentan, berada di tengah-tengah warga petani dan suasana pesesaan adalah merupakan kenikmatan tersendiri. ‘’Di tempat seperti ini, dimana ada sawah-swah yang menguning dan kebun-kebun menghijau, seolah-olah saya sedang merasakan indahnya surga,’’ ucap Mentan, Sabtu (29/3).

Selama 24 jam tinggal di Buol, Mentan dan rombongan mengikuti serangkaian acara yang digelar oleh Pemda Buol, PT Hardaya Inti Plantation (HIP), dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM). Acara pertama, adalah penanaman kelapa sawit di kebun plasma hasil kerjasama CCM, HIP dan Koperasi Tani Amanah. Kebun plasma sawit yang siap ditanam seluas 1000 ha. Dalam waktu dekat akan dikembangkan sampai 4.000 ha. Di Kabupaten Buol, Murdaya Grup sendiri memiliki izin uintuk membuka kebun sawit sampai 70.000 ha. ‘’Sejauh ini, kami sudah menanam di areal seluas 12.000 ha serta membangun pabrik CPO dengan kapasitas produksi sampai 90.000 ton per tahun,’’ jelas Hartarti Murdaya.

Acara kedua adalah panen perdana padi hibrida. Bersama Gubernur Sulteng, Bupati Buol, dan Presdir CCM, Mentan menandai panen padi hibrida dengan varitas Bernas Prima. Melalui kemitraan antara CCM dan kelompok tani, produksi padi bisa ditingkatkan dari rata-rata sekitar 4 ton per ha menjadi 9-10 ton per ha.

Malamnya, bertempat di Balai Permusyawaratan Umum (BPU) Buol, Mentan memberi pengarahan dan melakukan dialog dengan aparat pemda, anggota DPRD, tokoh masyarakat, penyuluh dan perwakilan kelompok tani.

Ahad (30/3) pagi, Mentan dan rombongan kembali ke Palu. Dengan menggunakan pesawat khusus milik Media Group, Mentan dan rombongan bertolak ke Pangkalan Bun. Di sini, Gubernur Kalimantan Tengah Teras A. Narang, CEO Media Group Surya Paloh, dan CEO Tanjung Lingga Group Abdul Rasyid telah menunggu. Mentan dan rombongan kemudian diangkut helikopter menuju lokasi acara penanaman kelapa sawit di kebun milik PT Sawit Multi Utama. Perusahan hasil kemitraan antara Media Group dan Tanjung Lingga Group ini mendapat izin membuka kebun sawit seluas 60.000 ha. ***

0 komentar »

Ditulis oleh Webmaster

JAKARTA – Menyikapi harga bahan pangan yang cenderung terus naik, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengajak masyarakat rajin menanam. “Gang dan lahan sempit sekitar rumah-rumah dapat dimanfaatkan untuk pot-pot tanaman bernilai ekonomi dan mudah dirawat,” ujarnya di Jakarta.

Berbicara di sela-sela kunjungan ke pasar murah minyak goring di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (18/3), Mentan menegaskan bahwa pertanian bukan hanya menanam padi. Untuk wilayah seperti Jakarta dan wilayah padat penduduk, pertanian lahan sempit bisa menjadi pilihan. Komoditasnya, jelas Mentan, bisa tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi. Atau sayur mayur untuk konsumsi sehari-hari. Cabai, bawang, sawi, bayam, dan sejenisnya relatif mudah dirawat di pot-pot yang bisa diletakan di gang atau pekarangan rumah-rumah.

Dengan rajin menanam, warga bisa menambah penghasilan selain untuk mengurangi beban konsumsi sendiri. Mentan berharap, para penyuluh bisa membimbing warga/petani melalui kelompok dan gabungan kelompok tani.

Pada bagian lain, Mentan mengiungatkan bahwa akhir-akhir ini harga bahan pangan di Indonesia maupun di tingkat global cenderung naik terus yang antara lain dipicu oleh kebutuhan pangan yang terus meningkat. Sementara itu, sumberdaya yang ada tidak hanya dipakai untuk menutupi kebutuhan untuk pangan saja, melainkan juga untuk energi. Tanaman tebu dan singkong kini juga menjadi sumbar bioetanol, sedang kelapa sawit selain untuk minyak goring juga banyak diminati untuk dikonversi menjadi biodiesel.

Menyikapi kondisi yang terjadi saat ini –antara lain kenaikan minyak goreng, pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk dapat meringankan beban masyarakat. Salah satu di antaranya dengan menggelar pasar murah minyak goring di berbagai pasar. Antara lain pasar murah minyak goreng di Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Pasar murah minyak goreng non subsidi yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara ini terselenggara atas kerjasama Pemda Propinsi DKI Jakarta dengan PT Wilmar, yang menjual minyak goreng sebanyak 5000 liter dengan harga Rp. 8000,-/liter selama 6 bulan. Setiap KK yang termasuk keluarga miskin di wilayah ini dan memiliki kupon, berhak untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. ***

0 komentar »